Bolmut News

Pemda diminta Tegas Beri Sanksi ASN Bermain Proyek

Arkam Mandjurungi : Sanksi ASN Bermain Proyek Harus Setegas Tegasnya

Boroko – Dalam upaya memaksimalkan pelayanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), khususnya pelayanan kepada Masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda) Bolmut diminta tegas melarang para Aparatur Sipil Negara untuk terlibat langsung dalam Bisnis Proyek yang membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggarang Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini disampaikan oleh salah satu pemerhati Bolmut, Arkam Mandjurungi. Menurutnya, para abdi Negara ini dilarang untuk terlibat langsung dalam bisnis proyek pekerjaan yang menyerap Anggaran Daerah maupun anggaran Pusat, karena selain dapat mengganggu kewajiban sebagai abdi Negara dalam hal pelayanan pada masyarakat, hal inipun ditegaskan dalam aturan yang disahkan oleh Pemerintah.

Oleh karena itu, ia meminta ketegasan Pemda Bolmut untuk melarang kerasdan dapat memberikan Sanksi ASN Bermain Proyek yang terlibat dalam proyek APBD ataupun APBN.

Lanjutnya, apabila kedapatan ada oknum ASN yang terlibat dalam bisnis proyek APBD maupun APBN, maka Pemda Bolmut diminta tegas memberikan sanksi, mulai penurunan atau tidak dinaikan pangkat, maupun pembebasan dari jabatan ataupun diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai dengan tingkat pelanggaran yang tertuang dalam aturan.

Terpisah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmut, Abdul Eba Nani saat dimintai tanggapannya, mengatakan bahwa sesuai Larangan tersebut sudah jelas disebutkan oleh peraturan pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang displin PNS, dimana pada pasal 4 ayat 2 terdapat 15 poin yang berisi larangan bagi PNS yang bermain proyek Daerah maupun Negara, apalagi mengatasnamakan pihak ke-tiga.

Iapun menegaskan bahwa sanksi pada pelanggaran inipun sudah diatur dalam PP 53 tersebut, sehingga ia mengimbau kepada para ASN lingkup Bolmut untuk tidak terlibat dalam bisnis proyek yang dapat mengganggu tugas Pokok dan Fungsi (Tuposksi) sebagai Abdi Negara.

Lanjutnya, dikatakannya bahwa larangan inipun bukan semata-mata Sanksi ASN Bermain Proyek saja, namun statusnya sebagai Anggota DPRD juga dilarang keras untuk bermain proyek, karena melanggar kode etik anggota DPRD dan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Lebih lanjut ia meminta pihak Pemda Bolmut untuk terus mengimbau dan memberikan penegasan pada ASN lingkup Pemda Bolmut agar tidak bermain proyek, sehingga tupoksi-nya sebagai abdi Negara akan terpenuhi secara maksimal.(eh/rhp)

Tags

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close