Ultimate magazine theme for WordPress.

KEMENPAN RB Kaji Penerapan SPJ Online

0 22

Untuk Memudahkan, KEMENPAN RB Terapkan SPJ Sistem Teknologi Informasi

Boroko – Menindaklanjuti upaya dan Program dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dewasa ini tengah fokus melakukan pengkajian serta perbaikan terkait Sistem Pertanggungjawaban dalam penggunaan keuangan negara, yang sering dikenal dengan SPPD atau SPJ. Maka Pemerintah Daerah Bolmut pun mengaku siap mendukung program tersebut.

Upaya inipun dipandang mampu menekan dropnya kondisi pelayanan akbibat banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sibuk mengurus SPJ sehingga waktu untuk melayani masyarakat habis dengan mengurus SPJ.

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh Kemanpan RB, Menteri PANRB, Asman Abnur menegaskan pihaknya menargetkan, tahun depan sistem SPJ akan disempurnakan serta diperbaiki, sehingga ASN tidak lagi hanya disibukkan dan menghabiskan waktu dengan urusan SPJ.

Menteri Juga mengatakan bahwa dalam rapat kabinet terbatas beberapa waktu terakhir, Presiden Joko Widodo juga sering menyoroti persoalan SPJ. Ia menuturkan bahwa SPJ harus dibuat semudah mungkin sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun dapat lebih maksimal.

Untuk itu, ke depannya Pihak kemenpan RB akan menerapkan pelaporan SPJ yang menggunakan sistem teknologi informasi (TI), dengan menggunakan format yang sama hanya tinggal mengisi data kemudian mengentry.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bolmut, DR. Asripan Nani, M.Si saat dimintai tanggapannya mengenai upaya penerapan program ini, mengatakan bahwa pihaknya (Pemda,red) selaku penyelenggara pemerintahan di Daerah tentunya akan melaksanakan sepenuhnya instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah Pusat.

“kami belum mendengar penyampaian program tersebut dari Pemerintah Pusat, namu apabila penerapan program ini sudah diinstruksikan, maka kami (Pemda,red) siap melaksanakan dan menerepakannya di Kabupaten Bolmut”, terang Sekda.

Terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut, Hi. Reba R. Ponto, SE saat dimintai tanggapannya, mengatakan bahwa hal ini adalah suatu inovasi Pemerintah Pusat yang layak diapresiasi.

Dikatakannya bahwa jika kebijakan ini benar-benar akan direalisasikan, maka akan berpengaruh pada menigkatnya pelayanan pada masyarakat, karena disatu sisi, beban kerja administrasi berupa SPJ akan mudah diselesasikan dengan pemanfaatan tekhnologi online. Sehingga dominasi waktu para abdi Negara ini pun bisa diluangkan dalam urusan pelayanan. (van)

Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.