UU ITE

Dengan di berlakukannya Revisi UU ITE nomor 11 tahun 2008 pada senin 28 november 2016, maka masyarakat pun agar lebih hati-hati lagi dalam bermedia social.

Di dalam uu ITE tersebut di jelaskan bahwa masyarakat dilarang untuk membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah maupun SARA yang dapat mengandung kebencian.

“Yang kena uu ITE bukang hanya yang membuat tapi juga yang mendistribusikan dan membagikan. Jadi hangan muda untuk membagikan informasi yang belum tau jelas dan bisa menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu,” jelas staf ahli menteri komunikasi dan informatika bidang hukum henry subiakto, sabtu (26/11/2016)

Bukan hanya Pasal 27 ayat 3 saja, dimana pasal tersebut sering disangkut pautkan dengan pencemaran nama baik, yang mengalami perubahan. Tetapi pasal-pasal lainnya juga turut dirubah.

BACA INI JUGA: PASAL-PASAL REVISI UNDANG-UNDANG ITE

Pada pasal 26 yang berisikan right to be forgotten kata henry atau hak dilupakan bisa dimanfaatkan oleh warga Indonesia nantinya. Masyarakat berhak menghapus pemberitaan mengenai dirinya di dunia maya, bila secara pengadilan tidak terbukti bersalah.

“Contohnya saya dituduh mencemarkan nama baik tapi pengadilan menyatakan tidak bersalah, saya punya hak untuk dihapus pemberitaannya ke Penyelenggara Sistem Elektronik,” ungkapnya.

Lanjutnya, Pasal 27 ayat 3 yang berkaitan dengan pencemaran nama baik di dunia maya yang sebelumnya dikenai hukuman enam tahun penjara, maka sekarang diturunkan menjadi empat tahun penjara.

“Jadi, aparat hukum tidak akan langsung menahan, namun lebih mengadili dulu. Sebelumnya kan harus ditahan dulu, baru diadili,” katanya.

Lalu, Pasal 29 juga mengalamj perubahan. Pasal yang berkaitan dengan mendistribusikan informasi dan dokumen elektronik yang berisikan ancaman dan menakut-nakuti secara personal, dikurangi masa hukumanya juga. Dari yang semula hukumannya 12 tahun diturunkan menjadi empat tahun.

Kemudian Pasal 40 juga diubah yang isinya menjadi kewenangan pemerintah dalam memutuskan informasi yang melanggar undang-undang seperti pornografi, anti NKRI, anti Pancasila, menggulingkan pemerintahan di dunia maya.

Tinggalkan Komentar Anda

Please enter your comment!
Please enter your name here