Teknologi

Kominfo Akan Blokir Situs dan Konten Medsos Negatif

Pemerintah kini punya dasar hukum yang lebih kuat untuk memblokir situs/wesite dan konten yang negatif. Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mulai berlaku hari ini memberikan legalitas lebih kepada Kominfo.

Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Noor Iza menagtakan, Memang terkait dengan kewenangan pemerintah untuk melakukan pencegahan atau kewenangan untuk melakukan pemutusan akses, jadi dipertegas,“ ungkapnya Senin (28/11/2016).

Pemerintah sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pemblokiran situs yang memiliki konten negatif. Salah satunya adalah situs-situs yang diduga terkait terorisme. Kominfo menindaklanjuti informasi dari BNPT.

Pemblokiran kala itu dilakukan dengan dasar Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Tentu saja, sekarang Kominfo memiliki dasar yang lebih kuat dalam melakukan penindakan terhadap situs-situs yang negatif.

“Intinya pemerintah melakukan semua ini untuk kepentingan umum,” kata Noor Iza.

Salah satu poin dalam revisi UU ITE itu adalah memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40, dengan bunyi sebagai berikut:

  1. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
  2. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Tags

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close