Bolmut News

Bupati, Wakil dan 20 Anggota DPR Bakal Tidak Terima Gaji

Karel Bangko : Saya Siap Tidak Menerima Gaji Demi Kepentingan Rakyat

Boroko – Pihak Eksekutif bersama legislatif hingga kini belum melakukan pembahasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017. Informasi yang dihimpun, hingga awal desember ini belum juga dibahas, bupati/wakil bupati dan anggota DPRD terancam tidak terima gaji selama enam bulan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 31 tahun 2016 mangatur bahwa batas akhir pengesahan APBD pada 30 November. Jika pengesahan melewati batas waktu tersebut kepala daerah dan DPRD terancam tidak terima gaji selama enam bulan.

Pihak eksekutif sudah melakukan pemberitahuan dengan menyurati kepada Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) terkait dengan keterlambatan pembahasan APBD 2017, kata Sekda Bolmut, Dr Asripan Nani, kepada sejumlah wartawan (05/11).

Menurut Nani, dengan keterlambatan pembahasan APBD ini, akan berdampak Bolmut tidak bisa mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dan Pemotongan Dana Alokasi Kusus (DAK) dan bukan hanya opini WTP yang menjadi indikator bolmut tidak menerimah DID, tetapi keterlambatan pembahasan APBD juga, “ungkap Nani.

Nani menambahkan, pihak eksekutif selalu siap apabila sewaktu-waktu dipanggil oleh pihak legislatif untuk membahas APBD 2017. Jika tidak ada pembahasan APBD 2017, pihaknya akan mengacu pada prosedur yang ada dan eksekutif sudah mempersiapkan APBD Mini, yakni mengacu kembali pada APBD sebelumnya yakni ABPD 2016, ”jelas Nani.

Ditempat berbeda, Sekertaris Dewan (Sekwan) Abdul Haris Bangko, SH ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah menerima draf KUA & PPAS Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 15 november 2017.

Ditanya soal pihak legislatif tidak menerima gaji, Sekwan menjelaskan, menurut UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 312, ayat 1 disebutkan, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Pada ayat 2 Permendagri 13 tahun 2014, jika tidak terlaksana maka dikenai sanksi administratif tidak dibayarkannya hak-hak keuangan selama enam bulan. Bukan hanya pihak DPR yang kena imbas dari UUD tersebut tapi juga Bupati dan Wakil Bupati juga ikut, ”terangnya.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi III, Ramses Sondakh mengatakan, kami menerima laporan dari pihak eksekutif pada tanggal 15 november kemudian ditarik kembali dengan alasan penyesuaian OPD Baru. Kemudian masuk lagi tanggal 21 november untuk di bahas melalui Badan Musyawarah (banmus) dan pada tanggal 25 november lewat Badan Anggaran (banggar).

“Pihak DPRD kan harus baca dengan teliti dulu semua yang masuk, tidak langsung lihat kemudian tanda tangan, ini kepentingan orang banyak, uang rakyat jadi harus cek, ricek, kroscek baru final cek,”tegas ramses.

Sementara itu, Ketua DPRD Bolmut, Karel Bangko, SH mengatakan, Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 yang disampaikan pihak eksekutif tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan saya siap untuk tidak terima gaji selama enam bulan demi kepentingan orang banyak, dan itu sudah menjadi resiko yang harus ditanggung, ”tegasnya.

Yang termaktub dalam Permendagri 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, KUA PPAS itu Bulan Juli Minggu kedua sudah harus masuk di DPRD tapi pada kenyataanya tidak seperti itu, ”Jelas Politisi Pentolan Golkar.(rhp)

Tags

Refli Hertanto Puasa

Blogger, Web Design, IT Consultant, Copywriter dan Cyber Journalisme dari Bolaang Mongondow Bagian Utara, Sulawesi. Aktif di dunia blogging sejak 2003 dan bergerak lebih jauh di dunia pengembangan web media dan Pemerintah Daerah.

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close