Ultimate magazine theme for WordPress.

Polemik Dualisme Kepemimpinan PPP Kian Memanas di Pilgub DKI 2017

0 28

Polemik Dualisme di tubuh PPP yang sudah berlangsung 2 tahun kembali panas di Pilgub DKI 2017. Perbedaan dukungan mengakibatkan Djan Faridz, yang mengklaim sebagai Ketum PPP, memecat Abraham Lunggana hingga ke Romahurmuziy.

Dalam Pilgub DKI, dua kubu PPP juga punya pilihan yang berbeda. Kubu Djan Faridz sejak putaran pertama mendukung Ahok-Djarot, sedangkan kubu Romi, yang di putaran pertama ada di pihak Agus-Sylvi.

Beberapa waktu lalu, Djan memecat Lulung dengan alasan sudah tidak mematuhi AD/ART dan tidak sejalan dengan arah kebijakan partai. Sebelumnya, Lulung memang sudah mendeklarasikan dukungannya kepada cagub-cawagub DKI, Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Sejak perpecahan PPP bermula, Lulung selalu ada di sisi Djan Faridz, bukan Romi. Tapi perbedaan pilihan di Pilgub DKI membuat momen kebersamaan Djan Faridz dengan Lulung tak ada lagi hingga berujung pemecatan.

Dalam pemecatan terhadap dirinya, Lulung tidak ambil pusing. Dia menganggap pemecatan yang dilakukan oleh Djan Faridz hanya lucu-lucuan saja karena yang punya legalitas adalah kubu Romi. Lulung juga tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua DPRD DKI karena tak ada surat dari PPP Djan Faridz yang menyebutkan pemecatan.

“Kalau diberhentikan begini ya, kan yang resmi itu partai Pak Romi berdasarkan surat keputusan Menkum HAM. Pak Djan tidak bisa memberhentikan saya, kemudian sampai mengganti jabatan antar-waktu di DPRD,” ujar Lulung di ruang sidang paripurna DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2017).

Romi juga tidak ambil pusing atas aksi pemecatan terhadap dirinya. Ia menganggap Pemecatan itu sebagai lucu-lucuan dan Djan Faridz diminta belajar dulu. Romi juga heran atas sikap Djan karena dia merasa tak pernah menjadi anak buah Djan.

“Paham organisasi nggak sih dia? Saya sudah memaafkan dia sebelum meminta maaf, karena dia kan avonturir politik, nggak pernah jadi pengurus harian di PPP. Makanya nggak ngerti organisasi,” kata Romi, seprti dilansir dari detikcom, Senin (27/3).

Meski dianggap lucu-lucuan, Djan menegaskan pemecatan yang dia lakukan serius. Djan mengatakan tidak perlu SK Kemenkum HAM untuk memecat Romi. Alasannya, dia sudah mengantongi SK dari Mahkamah Agung (MA) yang dijadikan olehnya sebagai acuan kepengurusan.

“Kan saya punya keputusan MA. Cukup. Republik Indonesia ini negara hukum. Nah keputusan MA itu keputusan terakhir untuk segala macam hukum. Nggak ada menteri yang bisa melakukan tindakan yang melanggar hukum, melanggar putusan MA,” ujar Djan.(**)

Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.