BOLMUT POST
Berita bolmut terbaru
xxx header

2017, BPN Bolmut Terbitkan Ribuan Sertifikat Tanah

0 24

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) tahun 2017 ini menargetkan 5.850 sertifikat tanah yang harus terbit sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah. Hal ini sesuai dengan program sertifikasi tanah yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo.

Joko Widodo mengingatkan kembali pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) soal penerbitan hingga lima juta sertifikat tanah pada tahun 2017.

Target itu diberikan mengingat ada 80 juta sertifikat yang belum diterbitkan untuk 126 juta tanah yang berada di wilayah Indonesia.

Tahun ini harus diselesaikan lima juta sertifikat, Tahun depan, tujuh juta sertifikat harus keluar. Tahun depannya lagi, sembilan juta sertifikat harus keluar di seluruh Indonesia,”tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara itu, Kepala BPN Bolmut Lili Suhatini Wonggo, (28/8) ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya tahun ini akan menargetkan 5.850 sertifikat, berbeda dengan tahun lalu hanya 2000 sertifikat.

Dalam waktu dekat kami akan mengadakan penyuluhan di masing-masing kecamatan untuk program pemerintah dalam menerbitkan sertifikat secara gratis, kata wonggo.

“Pihaknya merasa optimis 2017 ini akan capai target. Apalagi BPN Bolmut ketambahan Empat personil yang menduduki jabatan kepala bidang,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Bolmut, Arman Lumoto meminta, agar masyarakat dapat turut serta berpartisipasi agar prosesnya berjalan lancar, sesuai yagn diharapkan.

Dan bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah, diharapkan bisa secepatnya melakukan pengurusan,” pinta Arman.

Diketahui, Pengurusan PTSL, memang gratis untuk BPN karena dibiayai oleh pemerintah melalui APBN dengan rincian alokasi untuk pembiayaan penyuluhan, pengumpulan data yuridis, pengukuran bidang tanah, pemeriksaan tanah, penerbitan SK Hak/pengesahan data fisik dan data yuridis sampai terbitnya sertifikat.

Sedangkan untuk kelengkapan administrasi dan lainnya di pelayanan kelurahan tidak sepenuhnya ditanggung oleh APBN. Seperti, foto copy dokumen persyaratan, biaya materai, pengadaan dan pemasangan tanda batas (patok), penyiapan bukti perolehan kepemilikan tanah dan pembayaran BPHTB dan PPh.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More