Bolmut News

APBD-P Bolmut 2017 Terancam Molor, Kabinet Depri Syah Dinilai Lambat Serahkan KUA-PPAS

APBD-P Bolmut 2017 – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017 Kabupaten Bolmut  terancam akan molor. Pasalnya hingga bulan September, tahapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) belum ada.

Hinga saat ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bolmong Utara belum menyerahkan draft perubahan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) anggaran 2017.

Hal tersebut menunjukan ketidakpatuhan Pemerintah Daerah melaksanakan mandat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Permendagri No 13 tahun 2006 bahwa pemerintah daerah sudah harus menyampaikan KUA-PPAS ke DPRD untuk dibahas bersama dan ditetapkan melalui Nota Kesepakatan antara eksekutif dan Legislatif.

Akibatnya, waktu pembahasan KUA-PPAS APBD-P Bolmut 2017 lambat. Pihak DPRD dirugikan karena tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengkritisi dan melakukan kontrol pada penyusunan anggaran yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Bolmut, Abdul Eba Nani ketika di konfirmasi mengatakan, hingga saat ini draf KUA-PPAS belum ada pada kami, dan status DPRD adalah menunggu draf perubahan Anggaran 2017 itu diserahkan oleh pihak eksekutif.

“Kalau hari ini atau besok draf kita terima, kami akan memanfaatkan waktu seefisien mungkin untuk melakukan pembahasan agar perubahan APBD-P 2017 bisa segera disahkan,” tegasnya.

Jadi, lanjut eba, keterlambatan pembahasan APBD-P Bolmut 2017 bukan pihak dewan belum membahas, namun sampai saat ini, Draf KUA-PPAS belum kami terima.

Ditempat terpisah, Ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), dr Asripan Nani, M,Si mengatakan, pihaknya belum memasukan Draf KUA-PPAS ABPD-P ke pihak DPRD namun dalam waktu dekat akan kami serahkan.

“Hingga kini masih dalam pembahasan dan perampungan di badan perencanaan, penelitian dan pengembangan (Bapelitbang), “Jelas asripan.

Terlambatnya Penyerahan KUA-PPAS ke DPRD juga akan berimplikasi pada masyarakat dan pembangunan. Tidak cukup waktu bagi pemerintah daerah untuk merealisasikan anggaran yang terakomodir pada APBD Perubahan di waktuk 3 bulan terakhir tahun 2017.

Contoh pekerjaan fisik tidak mungkin dapat direalisasikan dalam kurun waktu 2 bulan karena proses pembahasan KUA dan PPAS sampai pada penetapan dan evaluasi Perda APBD Perubahan cukup panjang. setelah KUA-PPAS akan dilanjutkan dengan penyusunan APBD sampai pada RKA dan DPA ditambah lagi proses evaluasi PERDA APBD di provisi oleh Gubernur. (16b)

Tags

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close