Bolmut News

Penerima Bantuan Non Pendidikan Harus Ada Badan Hukum

Penerima bantuan non pendidikan dari dana pemerintah harus berbadan hukum. Sebab banyak pengajuan dari masyarakat lantaran belum berbadan hukum tidak bisa direalisasikan.

“Pengajuan bantuan non pendidikan terbentur tidak adanya badan hukum, sebab sesuai aturan penerima bantuan sekarang ini harus memiliki badan hukum,” kata Anggota DPRD Kabupaten Bolmut, Abdul Eba Nani baru-baru ini.

“Apapun aspirasi masyarakat tetap kami serap, namun apabila non pendidikan memang selama ini terbentur badan hukum,” sambung politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Meski demikian, lanjut dia, pihaknya akan memberikan sosialisasi terkait kewajiban berbadan hukum untuk para pengaju bantuan non pendidikan,” jelas Eba.(16b)

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close