Media Sosial PNS Dipantau MHD CS

Pada setiap pemilihan kepada daerah, isu netralitas Aparatur Sipil Negeri (ASN) adalah salah satu topik yang hangat diperbincangkan baik itu di dunia nyata maupun dunia maya.

Menghadapi tahun politik, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2018 dan pemilihan presiden pada 2019, Mustarin Humagi sebagai komisioner Bawaslu Sulut Devisi Penindakan dan Pelangaran CS terus mengingatkan segenap Aparatur Sipil Negara dan Perangkat Desa untuk menjaga netralitas.

“Pegawai ASN tidak boleh foto bersama pasangan calon (Paslon) dan mempostingnya di media sosial. ASN juga tidak diperbolehkan menjadi narasumber dalam acara yang berkaitan dengan politik,” jelas Humagi, Jumat (12/01/2018).

Lanjut Humagi, Dalam peraturan Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga disebutkan bahwa PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.

Selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pihaknya akan terus melakukan pemantauan baik itu di media sosial maupun dunia nyata bahkan kami sudah membentuk tim khusus untuk itu,”ungkap Humagi.

“PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau manyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Bupati, visi misi bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan Iain dengan bakal calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial,” kurang lebih begitu bunyi surat edarannya, Tegas Humagi.(16b)

Tampilkan lebih banyak

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button