Bolmut News

Terkait Dana Kontribusi Bimtek Ke Ponggok, Ini Penuturan Kejari Bolmut

Sebanyak 106 Sangadi, 106 Sekdes dan 106 Ketua BPD di dampingi oleh para Camat, Personil DPMD se-Kabupaten Bolmut mengikuti pelaksanaan bimbingan teknis (Bimtek) di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Jawa Tengah. Pelaksanaan bimtek ini menelan anggaran sekitar Rp.2.385.000.000.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bolmut, Fadly Tadjudin Usup kepada media mengatakan, kalau di hitung seluruh desa yang ada di bolmut dengan jumlah 106 Sangadi, Sekdes dan Ketua BPD, memang sekitar Rp.2.385.000.000.

Ditanya soal apakah Bimbingan Teknis (Bimtek) ini masuk di Program anggaran DPMD Atau Alokasi Dana Desa, Ia Menjelaskan pihaknya hanya memfasilitasi, karena dalam UUD No 6, pasal 112-115, Pemerintah daerah diwajibkan untuk meningkatkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur, baik sangadi, aparatnya, kelembagaanya dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, “jelasnya.

Selain itu, Lanjut Fadly, Di atur juga dalam Permendagri No 114 tentang perencanaan pembagunan desa, daerah itu harus memberikan pelatihan dan pendidikan dan lainya sebagainya,

Kalau mengacu di UUD No 16 harusnya pemerintah daerah yang membantu meningkatkan kapasitas pemerintah desa, hanya karena DPMD tidak ada dana untuk itu jadi dialihkan ke alokasi dana desa, “ tuturnya.

Ditempat terpisah, Mantan Alumnus Universitas Negeri Gorontalo, Fardan Patingki menyampaikan Bimtek yang diikuti oleh semua desa se-bolmut dan menghabiskan anggaran sebesar Rp.2.385.000.000 merupakan tindakan pemborosan anggaran.

Menurutnya, Jika daerah mau melakukan penghematan dana desa, para pemateri atau narasumber ahli didatangkan untuk memberikan Bimtek di Kabupaten Juara ini, tentu akan ada banyak penghematan.

Prinsip pengelolaan dana desa, Lanjut Alumnus UNG Lulusan 2017 ini, adalah diberikan kepada desa dan dihabiskan untuk pemanfaatan desa bukan dibawah kembali ke Pulau Jawa.

”Anggaran desa itu diperuntukkan bagi masyarakat bukan untuk Bimtek atau perjalanan dinas yang sampai miliaran begitu “ tegas Fardan.

Dirinya berharap, Dinas DPMD untuk lebih pandai dan teliti dalam mengambil keputusan untuk pelaksanaan kegiatan. Menurut Fardan yang juga sebagai Ketua LSM Penjara, sudah seharusnya Tenaga Ahli Pendamping Desa yang sudah ditugaskan oleh negara untuk mendampingi desa diberdayakan untuk memberikan pemahaman terkait Bumdes kepada para kepala desa maupun perangkat desa bukan dengan lagi membuat Bimtek di Ponggok.

Ditempat Berbeda, Kajari Bolmut Andi Suharlis, SH, MH ketika dikonfirmasi terkait Laporan Bimtek Se-Bolmut yang difasilitasi oleh DPMD, dimana tiap desa memberikan kontribusi sebesar Rp7.500.00 mengatakan, Laporan sudah masuk ke kami dan sekarang sedang di telaah dan dipelajari.

“ Sekarang ini dalam proses Puldata dan Pulbaket untuk memperoleh data-data kongkrit terkait kegiatan Bimtek yang melibatkan pejabat dinas PMD, para camat serta sangadi se Bolmut yang tujuannya untuk melihat motif dan tujuan kegiatan, payung hukum kegiatan dan anggarannya, ”singkat Jaksa Jebolan KPK tersebut.(16b)

Tags

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close