Bolmut News

Wakil Ketua DPRD Dampingi Plt Bupati Bolmut Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi

Wakil Ketua DPRD Bolmut, Drs Salim Bin Abdullah, (21/02) mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bolmut Suriansyah Korompot, SH menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang bertempat di Ruang C. J. Rantung Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut).

Kesempatan ini juga jadi momentum menyatukan visi dan mensinergikan Pemerintahan dari Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota agar bisa lebih baik ke depannya dengan memiliki budaya anti korupsi.

Keberadaan KPK di Sulut tentu menjadi motivasi bagi penyelenggara negara untuk makin berintegritas dan profesional dalam menjalankan tugas setiap hari, termasuk berkarya tanpa korupsi.

Dikatakan dengan kerjasama yang baik akan mengoptimalkan kinerja pemberantasan korupsi. Dengan satu persepsi, bergandengan tangan, untuk mencegah dan membasmi praktik korupsi, terlebih dengan menyikapi berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi akhir-akhir ini, dimana tidak dapat dipungkiri menyangkut oknum pejabat eksekutif dan legislatif.

 

Sementara itu, Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan mengatakan rakor yang diluncurkan di Sulut itu dilengkapi dengan pendampingan terhadap 15 Pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah Provinsi. Hal Ini merupakan komitmen bersama antara KPK dengan Pemerintah Provinsi untuk pemberantasan korupsi yang terintegrasi di seluruh Sulut.

 

KPK RI melalui unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan selalu mengamati seluruh Pemerintah daerah di Indonesia. Hasilnya masih terdapat banyak kelemahan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Untuk mencegah terjadinya korupsi, KPK mengambil peran sebagai trigger mechanism dengan mendorong perbaikan pengelolaan sistem-sistem tersebut. Tujuannya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah.

KPK berharap dengan koordinasi ini, upaya pencegahan akan meningkat dengan pembangunan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Khususnya yang terkait dengan permasalahan yang dituangkan dalam rencana aksi program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi.

KPK memandang upaya untuk mencegah korupsi di area perencanaan dan penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintahan daerah dimulai dari perencanaan yang baik dan transparan, yang dapat diwujudkan melalui aplikasi e-planning.

Mewakili Mendagri Tjahjo Kumolo, Irjen Kemendagri Sri Wahyuningsih mengapresiasi KPK atas terselenggaranya rapat koordinasi dan supervisi program pemberantasan korupsi terintegrasi. Dirinya optimis agenda itu mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Kegiatan ini akan mempercepat hadirnya pemerintahan yang bersih. Kemendagri juga berharap jangan terjadi lagi OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap penyelenggara negara serta kepala daerah yang berurusan dengan KPK,” ungkapnya.

Rakor dan Supervisi tersebut, dirangkaikan dengan penandatanganan 10 komitmen pemberantasan korupsi di Sulut oleh Gubernur Sulut, Ketua DPRD Andrei Angouw, Kajati Mangihut Sinaga, SH, Kapolda Irjen Pol Bambang Waskito beserta para Bupati dan Walikota.

Turut hadiri Wakil Gubernur Drs. Steven O.E Kandouw, Sekda Provinsi Sulut Edwin Silangen, SE, MS, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, Ketua Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK Asep Rahmat Suwandha, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP Fadli Arif serta para pejabat Pemprov Sulut.(**)

Tags

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close