Ultimate magazine theme for WordPress.
xxx header

DPRD Bolmut Gelar LKPJ Bupati 2018

0 74

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong Utara, Senin (17/6/2019) menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka penyampaian rekomedasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun anggaran 2018.

Saiful Ambarak selaku Ketua DPRD memimpin rapat LKPJ Bupati 2018 yang di dampingi oleh wakil ketua I (Abdul Eba Nani dan wakil ketua II (Drs Salim Bin Abdullah).

Ketua Pansus DPRD Mulyadi Pamili dalam sidang istimewa tersebut mengatakan, fungsi pengawasan legislatif merupakan salah satu perwujudan dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh eksekutif.

Pihaknya dalam melakukan pembahasan LKPJ Bupati 2018 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Daerah.

Lanjut Mulyadi, Berdasarkan amanat Pasal 23 Ayat (2) PP Nomor 3 Tahun 2017, maka legislatif akan melakukan pembahasan internal sesuai dengan tatib (tata tertib) DPRD,” jelasnya.

DPRD Bolmut Gelar LKPJ Bupati 2018

Pada 20 Mei 2019, pihaknya sudah membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna melakukan pendalaman dan pengkajian terhadap LKPJ Bupati Tahun 2018.

“Selain itu kami juga melakukan perumusan rekomendasi sebagai bagian dari keputusan DPRD dalam rangka perbaikan penyelenggaraan Pemerintah Daerah,” urainya.

Sementara itu, Bupati Depri Pontoh dalam penyampaian LKPJ, Menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap pimpinan dan para anggota dewan atas kerjasama dan dukungan kepada jajaran eksekutif dalam proses panjang pembangunan daerah.

Saya percaya, momentum hari ini dapat terlaksana berkat kerjasama yang terus terbangun dan terpelihara diantara eksekutif dan legislatif, sehingga laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun 2018 yang telah kami serahkan beberapa waktu lalu, Alhamdulillah hari ini telah menghasilkan rekomendasi dari dewan, yang kami yakini bahwa rekomendasi ini merupakan hasil kerja keras internal pansus melalui evaluasi dan kajian terhadap lkpj tersebut.

Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dprd, pasal 18 menguraikan bahwa lkpj sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi atas kewenangan urusan wajib dan urusan pilihan, tugas dekonsentrasi dan urusan pemerintahan umum. karena itu, kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dprd akan kami upayakan pada hal-hal yang bersifat kebijakan umum, sebab kita ketahui bersama  bahwa pemerintah daerah selaku pihak eksekutif selain mempertimbangkan rekomendasi dprd, juga harus mempertimbangkan perbaikan tekhnis yang telah disampaikan oleh badan pemeriksa keuangan (bpk), atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah.

Namun secara umum, kami selaku pemerintah daerah terus berupaya dan membangun komitmen yang utuh, mengkaji dengan seksama seluruh catatan strategis yang telah disampaikan oleh dprd dalam rekomendasi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bahan pertimbangan kebijakan peningkatkan kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah di tahun berikutnya.

Saya ingin menyampaikan bahwa, tanggapan dprd terhadap kinerja pemerintah daerah yang tertuang dalam rekomendasi, secara simultan akan kami sikapi dengan arif dan bijaksana, sehingga berbagai kendala pelaksanaan yang kami hadapi dalam penyelenggaraan proses pemerintahan secara umum dapat kami minimalisir sejak dini. kami pula percaya bahwa, tidak semua indikasi kendala yang mengakibatkan lemahnya proses pemerintahan daerah itu, berasal dari internal intitusi kami pemerintah daerah, akan tetapi banyak juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang diluar jangkauan, kewenangan dan kemauan kami selaku pemerintah daerah.

Terkait hal tersebut, kami selaku pemerintah daerah tidak ingin berlindung dari kelemahan yang bersifat eksternal, namun kami tetap berkomitmen untuk terus bekerja, bekerja dan bekerja memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan saran dan masukan yang telah

Selaku pelaksana, kami akan tetap bertanggungjawab dan akan semaksimal mungkin dan melakukan perbaikan dan mengatasi berbagai kendala yang sifatnya internal. saat ini, dapat kami  sampaikan melalui forum terhormat ini bahwa, pemerintah daerah telah dan akan terus mengupayakan perbaikan dan penataan diantaranya perbaikan kebijakan reformasi birokrasi, penyesuaian dan perbaikan peroses penyelenggaraan keuangan daerah, pembangunan infrastruktur daerah yang pada outputnya nanti adalah memperkuat akselerasi pada tubuh satuan kerja perangkat daerah kami.

Diakhir LKPJ, Bupati mengajak untuk bersama-sama melakukan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan anggaran secara benar dan tepat.(16b)

Komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.