Terkait Anggaran 3,5 Miliar Untuk Covid-19, DPRD Minta Transparan Pengelolaannya

Beberapa hari yang lalu, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) telah melakukan rapat persiapan pergeseran APBD 2020 dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Ketua satgas COVID-19, DR Drs Asripan Nani MSI Mengatakan, Dalam hasil Rapat tersebut Pemerintah daerah menyediakan anggaran Rp.3.5 Miliar untuk pengadaan Alat Perlindung Diri (APD), Refid untuk tes Covid-19, Desinfektan (alat penyemprotan), biaya petugas lapangan untuk tenaga kesehatan.

Selain itu, Pemerintah daerah juga akan menyiapkan ambulans khusus untuk penderita Covid-19, dan ruangan isolasi RSUD Bolmut,” jelasnya.

Untuk diketahui, Rumah Sakit Umum Daerah Bolmut sudah ditinjau untuk kesiapannya, dimana terdapat 3 ruangan, dengan jumlah 6 bed (tempat tidur).

Menanggapi Anggaran sebesar 3,5 miliar yang diperuntukan untuk pencegahan virus corona, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bolmut, Suriansyah Korompot, SH mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk melakukan perubahan anggaran.

“Selama hal itu positif, DPRD sangat Mendukung, apalagi untuk kepentingan orang banyak. dan sudah jelas diterangkan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah wajib untuk disampaikan ke DPRD,” ujarnya.

Ia berharap, pihak eksekutif untuk dapat segera menyampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama dengan Banggar. “Tentunya harus Rasional dan sesuai peruntukannya dan mekanisme peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kita salah, dan menjadi temuan BPK. Semua harus teliti dalam administrasi pergeseran anggaran, apalagi ada petunjuk dari pusat boleh penunjukkan langsung tanpa perlu ditenderkan,” tegasnya.

Ditambahkannya, Pihaknya berharap agar nanti transparan dalam pengelolaan keuangan 3,5 Miliar ini, karena nanti pada Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akan kami minta uraian belanja 3.5 miliar tersebut,”jelasnya.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sirajudin Lasena SE MEc Dev menjelaskan, pihaknya akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan RI terkait proses perubahan anggaran.

“Yang jelas kami akan mengikuti mekanisme aturan yang ada, sehingganya prosesnya tetap kami rasionalisasi baik data lapangan anggaran dan pertanggung jawabannya,” singkatnya.(rhp)

Tampilkan lebih banyak

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button