HEADLINE HARI INI

Pimpinan DPRD Bolmut Minta Pemda Cermat Buat Kebijakan, Jangan Asal Lockdown

Pimpinan DPRD Bolmut Drs Salim Bin Abdullah, meminta pemerintah daerah berhitung secara cermat setiap dampak yang mungkin timbul dari kebijakan-kebijakan yang diambil dalam upaya pencegahan penyebaran Coronavirus (Covid-19). Tidak hanya dari sisi kesehatan, keselamatan, dan sosial ekonomi yang akan mengikuti tapi juga Mashlahat dan Mudharat dari lockdown.

Menurut Salim, Karantina wilayah jika diterapkan, maka otomatis tidak ada yang keluar masuk, siapapun dilarang. Dari sisi lain, semua pasukan harus stanbye dan pemerintah harus siap untuk masyarakat. Lockdown seperti ini justru akan lebih mempermudah penyebaran virus corona, karena terjadi penumpukan kendaraan dan itu masyarakat pinogaluman yang duluan kena imbasnya.

Pihaknya sangat mendukung langkah pemerintah bekerja maksimal untuk memutuskan mata rantai menularnya Covid-19 ini, tapi lockdown seperti yang terjadi hari ini di pinogaluman perlu pengkajian dan koordinasi yang tepat dan cepat dengan semua kabupaten dan provinsi. dan juga Butuh kesiapan mental masyarakat untuk patuh pada instruksi.

“Jika lockdown seperti ini diterapkan terus, bukan Mashlahat yang kita dapatkan tapi lebih banyak Mudharatnya, Kenapa ? ratusan kendaraan dan sopir yang antri untuk menunggu kembali dibukanya akses jalan, mereka akan mencari tempat untuk makan, ngopi dan lain sebagainya, belum lagi kalau ada teman atau saudara kita yang kebetulan terdampak lockdown. Apa torang mo user mo datang kamari?, ok tarulah torang mo user, tapi ini yang lain-lain, belanja di alfamart, makan di rumah makan, ngopi di warkop gimana?. Kalau mereka steril tidak jadi masalah, tapi kalau bawah covid-19, sudah cilaka itu, ”urai salim.

Jadi Lanjut Salim, perlu pertimbangan banyak aspek seperti kesiapan warga, pemerintah daerah, dan kajian lainnya. Sebelum menuju ke langkah terakhir lockdown, masyarakat harus bisa menahan diri di rumah sebagai langkah awal.

“Lockdown butuh banyak kajian yang harus dipersiapkan dan diputuskan. Sebelum ke sana,  sosialisasi dulu kepada warga untuk tetap berdiam di rumah,” jelas Ami Un Sapaan Akrabnya.

Pimpinan DPRD Bolmut Minta Pemda Cermat Buat Kebijakan
Foto Humas Pemkab Bolmut

Salim menambahkan, yang kita khwatirkan dari lockdown ini, penumpukan kendaraan dan terjadi interaksi antara warga pinogaluman dan pihak luar, kalau dari sisi ekonomi olehlah, tapi sapa mo pi tau itu virus dari luar mo ta tumpuk di pinogaluman dengan system lockdown bagini, “ungkap politisi pentolan PPP tersebut.

Solusi terbaik itu seperti yang diterapkan pada bebarapa hari yang lalu, seperti pemeriksaan suhu tubuh, mobil di semprot dengan Disinfektan dan lain sebagainya, agar tidak terjadi seperti layaknya pasar, dan penyebaran covid-19 lebih leluasa. Bukan menutup tapi ini malah membuka penyebaran virus corona,”tambahnya lagi.

Lockdown harus merata, jangan hanya di pinogaluman saja, di perbatasan bolmong-bolmut juga demikian, tapi kalau tidak ada koordinasi yang cermat dampaknya akan lebih parah lagi, seandainya di perbatasan sangkub di tutup, dampaknya juga kan ke wilayah tetangga, jadi harus dipikirkan dengan matang-matang untuk lockdown,”tegasnya.

Ditempat berbeda, Anggota Komisi III DPRD Bolmut, Suriansyah Korompot mengatakan, kan sudah disampaikan oleh pemerintah pusat dengan Cara mengurangi interaksi dengan warga lain melalui “social distancing”, menghindari paparan dan penularan atau menjaga jarak dengan orang lain. Membatasi interaksi sosial adalah tindakan non-farmasi untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran virus Covid-19.

Suriansyah juga mengutip UU Nomor . 6 Tahun 2018 perihal  Kekarantinaan Kesehatan yang memungkinkan isolasi wilayah diberlakukan. Karatina yang memiliki banyak makna seperti karatina wilayah, karatina RS termasuk pembatasan sosial yang dibahas dalam Pasal 49.  Perihal karatina dengan menutup akses masuk ke wilayah dengan syarat ada penyebaran penyakit di masyarakat, dijaga oleh aparat, kebutuhan dasar masyarakat harus dipenuhi oleh pemerintah,”tegasnya.

Sekadar catatan kendaraan yang bisa melintasi perbatasan Gorontalo – Sulawesi utara pada saat lockdown hanya kendaraan yang memuat bahan makanan (bahan pokok), BBM, ambulance pasien emergency itupun harus ada surat pengantar, dan total kasus virus Corona (Covid-19) di Bolaang Mongondow Utara pada Sabtu (28/3/2020) menjadi 30 orang dalam pemantauan. Pemerintah pusat juga memperpanjang masa darurat bencana akibat Corona hingga 29 Mei 2020.(rhp)

Tampilkan lebih banyak

Refli Hertanto Puasa

Blogger, Web Design, IT Consultant, Copywriter dan Cyber Journalisme dari Bolaang Mongondow Bagian Utara, Sulawesi. Aktif di dunia blogging sejak 2003 dan bergerak lebih jauh di dunia pengembangan web media dan Pemerintah Daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button