Bolmut News
HEADLINE HARI INI

Bolmut Kena Sanksi Penundaan Penyaluran DAU? Berikut Penuturan Kaban BPKD Bolmut

Gaji PNS dan Honorer Terancam?

Bolmutpost.com, Boroko – Refocusing anggaran penanganan percepatan Covid-19 memberikan konsekuensi yang tidak gampang. Pemerintah pusat memberikan sanksi berupa penundaan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) pada daerah-daerah yang tidak melapor atau kurang lengkap laporannya.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor 10/KM.7/2020. Daerah yang dikenai sanksi, dinilai tidak menyampaikan laporan rasionalisasi anggaran secara lengkap dan benar, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.

Dalam Pasal 29 Ayat 1 PMK itu disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Keuangan cq Dirjen Perimbangan Keuangan, meliputi laporan penyesuaian APBD dan laporan pencegahan dan penanganan Covid-19.

Karena tidak mematuhi ketentuan Pasal 29 Ayat 1 tersebut, DAU Kabupaten Bolmut pun ditunda penyalurannya. Penyaluran baru akan dilakukan kembali jika pemerintah daerah sudah menyampaikan laporan penyesuaian APBD Tahun 2020 secara lengkap dan benar kepada Menteri Keuangan.

Disebutkan, penundaan penyaluran DAU sebesar 35 persen dari besarnya penyaluran DAU setiap bulan, terhitung sejak Mei 2020. Jika sampai 10 hari kerja sebelum TA 2020 berakhir laporan penyesuaian APBD tersebut belum disampaikan, DAU atau DBH yang ditunda itu tidak dapat disalurkan kembali.

Penundaan itu, telah ditetapkan dengan KMK RI Nomor 10/KM.7/2020 tertanggal 29 April 2020 tentang penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD TA 2020.

Pada diktum kedelapan telah disampaikan bahwa batas waktu penyampaian laporan penyesuaian APBD diperpanjang dari tujuh hari menjadi dua minggu.

Dan pada diktum kesembilan sudah jelas disampaikan, bahwa pemerintah daerah yang belum menyampaikan akan mendapat sanksi penundaan penyaluran DAU dan atau DBH.

Disebutkan juga, Menteri Keuangan melakukan pengenaan sanksi penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH bagi Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD TA 2020 secara lengkap dan benar, dengan mempertimbangkan upaya penyesuaian APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan Covid-19 di daerah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Drs. Asripan Nani, M.Si ditanya soal “Apa benar Bolmut Tidak Menyampaikan Laporan Penyesuaian APBD 2020 terkait dengan keputusan Menkeu No 10 /KM.7/2020 ?” Bolmut sudah melaporkan penyesuaian APBD 2020,”jawabnya, meskipun pada kenyataanya Bolmut merupakan salah satu yang terdampak penyaluran dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap pemda yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian ABPD 2020.

Ditempat berbeda, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Sirajudin Lasena, SE, MEc.Dev kepada bolmutpost, Sabtu (2/5/2020) ketika dikonfirmasi mengatakan, Laporan yang diminta oleh Kementrian keuangan itu sejatinya dalam bentuk dua hal yakni Pertama, implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.07/2020  yang harus memotong belanja daerah karena menyesuaikan dengan pemotongan penerimaan daerah kurang lebih 94 Milyar dan Pemerintah Daerah (Pemda) sudah melaksanakannya dengan memotong belanja yang bersumber dari dana transfer.

Kedua, Lanjut Sirajudin dengan pemotongan belanja sebagai implementasi Surat keputusan Mendagri dan Menkeu yang mengamanahkan pengurangan belanja Barang dan jasa (Barjas) sekurang kurangnya 50 Persen dan belanja modal sekurang kurang 50 Persen untuk di arahkan pada penanganan covid 19.

Terkait Surat Keputusan Besama (SKB)  ini Menkeu menilai kebanyakan Pemerintah Daerah di Indonesia termasuk Bolaang Mongondow Utara belum sepenuhnya melaksanakan.

Atas Hal Tersebut, Pihaknya sedang konsultasikan baik dengan Pemerintah Prov. Sulut, Kemendagri maupun Kemenkeu, Insya Allah ada jalan keluarnya, sebab masalah refocusing dan realokasi anggaran ini telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk penanganan Covid 19 di Bolmut, angka terakhir sudah mencapai 29 Milyar.

Disisi lain, Pemerintah daerah senantiasa selalu memperimbangkan aspek aspek lain, Seperti belanja Barjas yang di dalamnya ada anggaran untuk honorarium tenaga harian lepas dan kalau hal ini di potong 50 persen artinya harus ada pemberhentian tenaga Honorer dan hal ini yang tidak tepat dilakukan di tengah kondisi seperti saat ini,”jelasnya.

Untuk Pemkab Bolmut sendiri, tahun ini mendapatkan alokasi DAU Rp 401,7 M dan berdasarkan PMK 35 telah di potong sehingga menjadi Rp 354,4 M. Dan yang ditunda penyalurannya sebesar 35 % adalah penyaluran setiap bulan, biasanya setiap akhir bulan berjalan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar 100 % tapi kali ini hanya sebesar 65%, Urainya.

Di sisi lain, DAU dari pemerintah pusat itu dialokasikan untuk berbagai kegiatan di daerah. Tidak hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk membayar gaji ataupun tunjangan para pegawai.(rhp)

Untuk diketahui, Semua derah di Sulawesi Utara Khususnya wilayah Bolmong Raya, mendapatkan sanksi atas penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH).

Tags

Refli Hertanto Puasa

Blogger, Web Design, IT Consultant, Copywriter dan Cyber Journalisme dari Bolaang Mongondow Bagian Utara, Sulawesi. Aktif di dunia blogging sejak 2003 dan bergerak lebih jauh di dunia pengembangan web media dan Pemerintah Daerah.

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close