Bolmut News

Rekomendasi Pansus LKPJ Bupati 2019: Soal Ijazah Perangkat Desa Dibawah SLTA dan Bumdes 94 Persen Gagal, Berikut Penjelasan DPMD Bolmut

Bolmut Post, Boroko – Diketahui belum lama ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar Rapat Paripurna Penyampaian sekaligus Penyerahan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bolmut Tahun 2019, pada Selasa (2/6/2020).

Dalam pembacaan Rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bolmut yang dibacakan oleh Sekretaris Pansus, Suit Pontoh, terdapat beberapa catatan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yakni, : Berdasarkan PP  Nomor  43  tahun  2014  Tentang Pemerintahan Desa mengamanatkan bahwa persyaratan menjadi perangkat desa minimal berpendidikan SLTA berdasarkan monitoring Pansus dilapangan masih banyak ditemukan perangkat desa dibawah SLTA maka DPRD meminta kepada Bupati melalui dinas teknis agar dapat melakukan penyesuaian sehingga peningkatan kinerja pemerintahan desa boleh tercapai.

Rekomendasi selanjutnya, Berdasarkan monitoring Pansus dilapangan dan ditindaklanjuti dengan rapat bersama Dinas terkait maka ditemukan hampir 94 % BUMDes di Bolaang Mongondow Utara gagal maka DPRD meminta kepada Bupati melalui Dinas PMD dan Inspektorat untuk dapat mengevaluasi dan pengawasan/mengaudit terhadap seluruh BUMDes di Bolaang Mongondow Utara.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Fadly Tadjudin Usup, SE, MM melalui Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Ivan Gahtan, SH Ketika di konfirmasi Bolmut Post melalui ruang kerjanya, Selasa (16/6) mengatakan,

Berdasarkan data yang ada Kata Ivan, khusus tingkat pendidikan Aparat Desa di Bolmut yang berjumlah 1140 orang tinggal 19 % perangkat yang tingkat pendidikan dibawah SMA sementara 81% lainnya sudah berpendidikan SMA bahkan S1,”tutur Gathan.

Sementara itu, yang khusus 19 %, kami selaku Dinas tekhnis masih dalam pedampingan ke Desa-Desa untuk menyesuaikan tingkat pendidikan dari aparat yang bersangkutan,”tambah Gathan. Namum di lihat dari presentase secara keseluruhan sudah sebagian besar aparat Desa memiliki tingkat pendidikan sebagaimana yang di amanatkan dalam permendagri 83 tahun 2015,”jelas mantan Kabid Humas Setdakab tersebut.

Semantara itu ditempat yang sama, Kabid Bumdes ketika di tanya soal kegagalan Bumdes 94 % Mengatakan, Untuk tindaklanjut pendampingan oleh Dinas PMD akan dilaksanakan kembali monitoring dan pendampingan keberadaan Bumdes Se-bolmut, dan sekarang masih dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat, dan pelaksanaan monitoring dan pendampingan oleh Dinas PMD akan dilaksanakan setelah hasil dari pemeriksanaan inspektorat selesai,”singkatnya.(rhp)

Tags

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close