Bolmut News

Rekomendasi LKPJ Bupati 2019 Soal Pembangunan Dermaga Pulau Bongkil, Ini Penuturan Kadis Dishub Bolmut

Bolmut Post, Boroko – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bolaang Mongondow Utara Tahun anggaran 2019 yang belum lama ini diparipurnakan, mendapat beberapa Rekomendasi dan Catatan Penting, diantaranya adalah Urusan Perhubungan.

DPRD Bolmut merekomendasikan atas Target capaian pada program dan kegiatan Urusan Perhubungan pada komponen belanja langsung yang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.017.762.225,00 dengan realisasi Rp. 2.621.424.737,00 atau 43,56 % kemudian alokasi anggaran terhadap program dan kegiatan untuk menunjang pencapaian urusan perhubungan sebesar Rp. 3.455.716.450,00 dengan realisasi Rp. 146.790.110,00 atau 4,25 %.

Menyikapi capaian target pada program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan ada keprihatinan dari DPRD Bolmut.

Menanggapi hal tersebut, Kepada Dinas Perhubungan Uten Datunsolang MSi, ketika di konfirmasi Bolmut Post, Selasa (16/6) mengatakan, hal tersebut terkait dengan persoalan Pembangunan Dermaga Pulau Bongkil yang tidak terlaksana karena belum memiliki data spesifik tentang pulau bongkil sehingga mengalami kendala dalam hal pelaksanaan fisik, maka anggarannya tidak terserap dan hal tersebut juga mempengaruhi prisentase realisasi,”jelas Uten.

Lanjutnya, sampai dengan saat ini, data tentang pulau bongkil secara keseluruhan, dalam hal ini data fisik, misalnya posisi pulaunya itu apakah posisinya seperti payung atau lurus atau membesar kebawah, itu belum ada. Sementara untuk membangun suatu dermaga atau tambatan perahu itu perlu dilakukan pemancangan, takutnya dalam perencanan pemancangan, tiba-tiba pulaunya itu patah atau ambruk. oleh sebab itu kami mengambil Langkah untuk tidak melanjutkan perencaaan pembangunannya,”jelas Mantan Kadis Perindagkop.

Untuk data pulau bongkil sebaiknya di programkan lewat bapelitbang, data yang ada sekarang itu hanya posisi, gambar-gambar, sementara struktur pulau terutama bagian bawah kami tidak punya, dan itu yang meragukan perencana waktu itu yang kami sudah undang kesana,”tuturnya.

“Kalua itu tidak dipancang maka akan terjadi seperti yang lalu, dan terkesan mubajir karena sudah pernah dilakukan tambatan perahu tapi tidak bertahan lama, karena tidak dipancang hanya di dudukan, dan itu merupakan kewenangan dari Bapelitbang untuk data struktur dan detail pulau bongkil,”ketus Callsign JZ22SBY.

Ditambahkanya, untuk masalah anggaran kami sudah komunikasikan dengan Kementrian Desa, karena anggaran itu sumbernya dari sana. Angagran itu tidak boleh dipindahkan ke daratan atau pesisir pantai, seperti batu pinagut dan lain-lain. Karena anggaran itu diperuntukan untuk pulau-pulau terluar.

Dan terakhir yang menjadi kendala Pembangunan Dermaga Pulau Bongkil adalah disana itu tidak ada penduduk, hal tersebut juga yang menjadi pertimbangan pusat,”jelas Ketua RAPI Bolmut.(rhp)

Tags

Editor

Semua berita yang masuk di email redaksi akan di edit terlebih dahulu oleh tim editor bolmutpost kemudian di publish

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close