Rekomendasi dan Catatan Penting LKPJ Bupati Bolmut Tahun Anggaran 2019

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus mengalami peningkatan dan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan apresiasi dengan besarnya peningkatan PAD tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 21.107.712.880,00 dengan realisasi PAD Rp.24162.871.703,71 dengan  capaian 114,47 %. Capaian realisasi pada tahun 2019. Pendapatan Asli Daerah yang paling mencolok adalah Denda keterlambatan 70784,54 %, BPHTB 768,57 %,  penerimaan Bunga Deposito 170,66 %, penerimaan jasa giro 120,77 % sementara ada komponen PAD yang lain tidak mencapai target capaian.

Pengelolaan pendapatan daerah di tahun anggaran 2019 secara umum sesuai dengan asumsi yang diproyeksikan walau masih ada beberapa yang tidak menggembirakan. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, maka DPRD memberikan catatan sebagai berikut :

Capaian PAD pada komponen Denda Keterlambatan, Penerimaan Bunga Deposito, dan penerimaan jasa giro hal ini bukan merupakan sebuah prestasi bagi pemerintah daerah, apa terlebih PAD yang bersumber dari komponen denda keterlambatan hal ini merupakan gambaran sebuah perencanaan dan pengawasan internal  yang tidak matang oleh karena itu Pansus merekomendasikan pelaksanaan tender pembanguna pisik dapat dilaksanakan maksimal pada triwulan II tahun berjalan.

Realisasi PAD yang mencapai 114,47 % merupakan sebuah prestasi kerja yang patut diapresiasi positif, namun DPRD melihat potensi yang ada masih sangat bisa dipacu. Sehubungan dengan hal tersebut, maka DPRD meminta kepada Bupati untuk segera mengefektifkan sumber pendapatan dari pajak maupun retribusi agar PAD kita bisa lebih ditingkatkan antara lain Melakukan penagihan rtribusi bagi perusahaan yang melakukan eksplotasi mineral bukan logam dan batuan.

Meminta kepada saudara Bupati untuk lebih aktif lagi mendorong kinerja SKPD teknis pengelolah PAD, sebagai bentuk kontribusi terhadap pendapatan daerah. Sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan dalam menopang kehidupan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Besarnya pendapatan tahun anggaran 2019 merupakan kemandirian semu dalam penyelenggaraan pemerintah. Hal ini dikarenakan besarnya anggaran masih sebagian besar berasal dari anggaran DAU maupun DAK. Atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada  Bupati untuk berupaya keras memacu peningkatan PAD agar kemandirian daerah segera mampu kita wujudkan.

Pendapatan lain-lain yang sah walaupun tidak memenuhi target dan hanya mencapai 87,64 % akan tetapi DPRD tetap memberi apresiasi yang positif agar kiranya di tahun mendatang pendapatan dapat memenuhi target, untuk itu DPRD meminta kepada Dinas teknis untuk lebih serius dalam memasang target perolehan yang lebih besar lagi mengingat potensi yang lain masih banyak yang bisa dicapai. Disisi lain aparatur yang memungut perlu mendapatkan insentif sehingga motivasi kinerjanya menjadi lebih baik.

Pendapatan Transfer Dana perimbangan menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah daerah , dan peraturan pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN  yang dialokasikan  kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya karena masing masing jenis dan perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi. Berkaitan dengan dana perimbangan tersebut di atas, maka DPRD memberikan catatan rekomendasi sebagai beikut :

  • Pelaksanaan anggaran DAK diatur sedemikian rupa oleh kementerian sehingga kita memang harus melakukan. DPRD melihat pelaksanaan anggaran DAK masih belum efektif. Karena penganggaran DAK ini memiliki tujuan khusus, maka kepada seluruh SKPD untuk berupaya maksimal dalam melaksanakan anggaran DAK, agar manfaat pembangunan bisa segera dilaksanakan oleh pemerintah.
  • Pengusulan anggaran DAK  diharapkan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kepada Bupati untuk memantau pengusulan anggaran DAK agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  • Pengelolaan Belanja Daerah.
  • Ketatnya pengawasan anggaran baik dari pengawasan internal maupun dari luar harus kita sikapi dengan dewasa dan profesional. Pelaksanaannya harus dirasionalkan agar profesionalitas aparatur dapat di optimalkan, demikian juga hasil yang dikeluarkan bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
  • Belanja pegawai yang sangat besar belum disertai dengan peningkatan kinerja pelayanan yang maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut maka DPRD meminta kepada saudara Bupati untuk meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat.

Urusan Wajib Pendidikan

  • Program wajib belajar 12 tahun perlu didorong dan didukung agar rata rata lama belajar siswa meningkat. Pada LKPJ Tahun 2019 tidak menggambarkan angka capaian rata-rata lama sekolah. Untuk mengukur berapa rata-rata lama sekolah warga Bolaang Mongondow Utara, maka angka rata-rata lama sekolah perlu dilaporkan. Sehingga akan menjadi  referensi pemerintah daerah untuk menguupayakan  meningkatkan rata-rata lama belajar.
  • Dengan adanya angka kelulusan SMP yang rendah dibandingkan dengan siswa Melanjutkan ke SMA/SMK maka perlu dilakukan upaya perbaikan dan evaluasi agar hal ini tidak ada anak usia sekolah yang tidak dapat melanjutkan sekolah.
  • Upaya untuk pemerataan kualitas sekolah antar wilayah dan antar desa terus diusahakan agar kualitas lulusan sekolah dari Bolaang Mongondow Utara meningkat.
  • Pemberian beasiswa kepada Siswa SLTA dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan beasiswa bagi siswa SLTA dan mahasiswa berprestasi perlu ditingkatkan jumlah penerima dan yang diterimanya agar makin banyak warga Bolaang Mongondow Utara lulus SLTA dan perguruan tinggi.
  • Pemerintahan DP/AL sudah berjalan 2 (dua) tahun namun sebagaimana termuat dalam RPJM tahun 2018 – 2023 terkait dengan kartu Ideal sampai saat ini belum terealisasi,
  • Kesejahteraan guru dan tenaga non guru ( GTT/PTT ) perlu ditingkatkan untuk mendukung capaian kinerja urusan pendidikan

Urusan Wajib Kesehatan.

  • Pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Atas kondisi tersebut, maka DPRD meminta kepada Bupati untuk memberikan perhatian serius terhadap penyelenggaraan Puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Terutama berkaitan dengan pelayanan yang maksimal terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
  • Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan harus tetap dilakukan agar pemenuhan kebutuhan Penggunaan obat di Puskemas dan Rumah Sakit agar dapat terkendali, dan perlu kiranya pengawasan terhadap penggunaan obat di puskesmas dan Rumah Sakit tidak disalah gunakan untuk praktek pribadi oleh tenaga medis, untuk itu DPRD meminta kepada Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh Puskesmas dan Rumah Sakit se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang pelaporan dan penggunaan obat Puskesmas dan Rumah sakit.
  • Gerakan pendampingan Ibu Hamil dan Bayi berisiko tinggi menurut pandangan DPRD perlu diperkuat lagi terutama bagi keluarga kurang mampu. Agar tidak terjadi kematian ibu dan anak pada saat persalinan.

Rumah Sakit Umum Daerah Bolaang Mongondow Utara.

  • Pembenahan yang dilakukan rumah sakit umum daerah Bolaang Mongondow Utara perlu mendapatkan apresiasi yang positif, namun dalam beberapa kegiatan yang dilakukan, perencanaan yang dilakukan kurang maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut DPRD meminta kepada saudara Direktur RSUD Bolaang Mongondow Utara untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat mengingat kesehatan merupakan modal yang utama bagi kehidupan manusia.
  • Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara thn anggaran 2019 mendapatkan anggaran sejumlah Rp. 33.497.623.330,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.634.558.647,- atau 88,47 % Dari 18 program dengan 63 kegiatan pada thn 2019 belum mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dapat dilihat sejak thn 2015-2019 masih terdapt angka kematian ibu melahirkan sebanyak 2 kasus serta terdapat peningkatan kasus penyakit menular pasien TBC sebanyak 103 orang, HIVAIDS 18 kasus, DBD 49 kasus.
  • Adanya kegiatan pengadaan obat dan alat kesehatan yang tidak terealisasi, pengadaan instalasi, IPAL yang tidak berfungsi dengan baik.
  • Pada thn 2019 ada beberapa puskesmas Klaim jasa pelayanan dari pihak BPJS cabang Tondano mengatakan bahwa jasa sudah kadaluarsa.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

  • PU Bina Marga.
  • Rusaknya sebagian ruas jalan yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menjadi perhatian Bupati dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan.
  • Peningkatan jalan Bohabak Tambuala (DAK) Rp. 3.325.000.0000,- berdasarkan LKPJ terserap Rp. 3.314.785.908,- (99,69 %) hasil monitoring pansus dilapangan hanya 595 Mtr yang dilaksanakan pengaspalannya, berdasarkan hasil monitoring tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan Rapat bersama dinas terkait (Dinas PUPR) dan diperoleh keterangan bahwa jaringan jalan tersebut dianggarkan sepanjang 1,3 KM pengaspalannya tapi karena masuk pada Zona Merah – Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT) sehingga pengaspalannya hanya demikian maka terkait dengan persoalan ini DPRD akan menindak lanjuti sesuai dengan hak – hak yang melekat di DPRD berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Pembangunan infrastruktur masih belum merata di 6 (enam) Kecamatan.

Penataan Ruang

  • Perda RTRW merupakan dokumen penting untuk menata kawasan strategis yang akan di desain oleh pemerintah daerah. perda tersebut telah mengatur secara detail zona-zona yang menjadi amanat peraturan perundang-undangan. Sehubungan penataan ruang dan wilayah ini sangat penting artinya, maka DPRD meminta kepada Bupati untuk memperketat ijin penggunaan ruang dan wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara agar sesuai dengan perda. DPRD juga meminta untuk menertibkan ijin yang tidak sesuai dengan amanat Perda RTRW sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.
  • Sesuai dengan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa salah satu yang menjadi cakupan penilaian LKPJ oleh DPRD adalah kebijakan strategis pemerintah daerah dibidang penataan ruang. Dalam hal penataan ruang di Bolaang Mongondow Utarasaat ini draf Ranperda tentang Revisi Tata ruang dan Wilayah baru disampaikan oleh pemerintah daerah ke lembaga DPRD oleh karena itu DPRD meminta kepada Bupati untuk menghentikan sementara semua kegiatan yang berkaitan dengan penataan ruang dan wilayah di Bolaang Mongondow Utara.

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

  • Program bedah rumah yang dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun kenyataan dilapangan banyak beberapa kejadian yang menurut pantauan DPRD tidak sesuai dengan harapan, antara lain, masih ada sebagian yang tinggal/hidup  di rumah yang tidak layak huni, Sehubungan dengan masalah tersebut maka kedepan hal tersebut diharapkan tidak terulang lagi, dan perlu kiranya diberikan apresiasi sebesar-besarnya bagi Desa-desa yang telah menyalurkan dana desanya untuk membangun rumah layak huni. Kedepan perlu ditingkatkan lagi.

Urusan Sosial.

  • Anggaran yang ada di Dinas Sosial untuk lebih dioptimalkan terutama yang berkaitan dengan urusan sosial kepada masyarakat
  • Kegiatan verifikasi dan validasi data terpadu hampir setiap tahun penganggaranya ditata akan tetapi tidak berbanding lurus dengan capaian hasil karena telah ditemukan oleh dipansus dilapangan disani sini masih menjadi polimik dengan persoalan data sosial di Kabupatan Bolaang Mongondow Utara.

Urusan Perhubungan.

  • Target capaian pada program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan pada komponen belanja langsung dialokasikan anggaran sebesar Rp. 6.017.762.225,00 dengan realisasi Rp. 2.621.424.737,00 atau 43,56 % kemudian alokasi anggaran terhadap program dan kegiatan untuk menunjang pencapaian urusan perhubungan  sebesar Rp. 3.455.716.450,00 dengan realisasi Rp. 146.790.110,00 atau 4,25 %. Menyikapi capaian target pada program dan kegiatan pada Urusan Perhubungan ada keprihatinan dari DPRD  maka dalam hal ini DPRD meminta kepada Bupati untuk mengavaluasi kinerja dari Dinas perhubungan.

 Urusan Lingkungan hidup

  • Pengelolaan lingkungan hidup menjadi issu nasional yang selalu menjadi bahan kajian. Pengelolaan lingkungan menjadi sesuatu yang sangat urgen untuk melestarikan alam dan mengantisipasi dampak banjir maupun dampak bencana lainnya. Melakukan penghijauan dan pengendalian bahaya banjir secara fisik tidak menjamin sepenuhnya untuk mengendalikan dampak bencana alam tersebut
  • Sehubungan dengan hal itu DPRD meminta kepada Bupati untuk mengoptimalkan pendidikan lingkungan hidup mulai sejak dini, agar menanamkan perilaku hidup yang sadar cinta lingkungan bisa dijalani sejak kecil. Pendidikan dan pelatihan sadar dan sayang lingkungan melalui sekolah-sekolah perlu mendapatkan porsi anggaran yang cukup agar pendidikan lingkungan bisa dilakukan secara maksimal.
  • Program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup belum menggambarkan pencapaian target yang optimal dan signifikan berdasarkan arah kebijakan pemerintah daerah.seperti Pengelolaan limbah dan persampahan, ruang terbuka hijau, pertanaman dan penataan kota.

Urusan Penanaman Modal

  • Masih rendahnya invesotor yang masuk untuk membuka usaha di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hal ini menggambarkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu . Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan program peningkatan promosi dan kerja sama investasi belum mampu menarik investor untuk berinvestasi di Bolaang Mongondow Utara.
  • Menciptakan investasi yang kondusif maka diharapkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pelyanan yang maksimal dan tidak berbeli-belit seperti pelayanan penerbitan Izin sehingga mendorong para investor masuk di Bolaang Mongondow Utara.
  • Terkait BUMD sesuai janji pemerintah daerah bahwa pada tahun 2019 sudah jalan namun sampai saat ini realisasi belum juga terlaksana maka Pansus meminta Bupati untuk melakukan langkah strategis untuk pelaksanaan BUMD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

  • Berdasarkan PP Nomor  43  tahun  2014  Tentang Pemerintahan Desa mengamanatkan bahwa persyaratan menjadi perangkat desa minimal berpendidikan SLTA berdasarkan monitoring Pansus dilapangan masih banyak ditemukan perangkat desa dibawah SLTA maka DPRD meminta kepada Bupati melalui dinas teknis agar dapat melakukan penyesuaian sehingga peningkatan kinerja pemerintahan desa boleh tercapai.
  • Berdasarkan monitoring Pansus dilapangan dan ditindaklanjuti dengan rapat bersama dinas terkait maka ditemukan hampir 94 % BUMDes di Bolaang Mongondow Utara gagal maka DPRD meminta kepada Bupati melalui Dinas  PMD dan Inspektorat untuk dapat mengevaluasi dan pengawasan/mengaudit terhadap seluruh BUMDes di Bolaang Mongondow Utara.

Catatan Akhir Pansus :

Yang menjadi catatan akhir Pansus diluar subsatansi LKPJ saat ini adalah terkait dengan anggaran yang digeser untuk penanganan dan pencegahan Virus Corona (Covid 19) agar supaya benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah seiring dengan keluhan dari para medis dan pasien Rumah sakit dan Puskemas bahwa APD kesejahteraan tidak memadai.

Refli Hertanto Puasa

Blogger, Web Design, IT Consultant, Copywriter dan Cyber Journalisme dari Bolaang Mongondow Bagian Utara, Sulawesi. Aktif di dunia blogging sejak 2003 dan bergerak lebih jauh di dunia pengembangan web media dan Pemerintah Daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button