Bolmut Butuh Pemimpin Yang Paham Reformasi Birokrasi

Bolmut Butuh Pemimpin Yang Paham Reformasi Birokrasi

BOLMUTPOST – Bolmut Butuh Pemimpin Yang Paham Reformasi Birokrasi  Program Pemerintah tentang Grand Design Reformasi Birokrasi selama ini tidak terlihat pada tatanan Pemerintah Bolaang Mongondow Utara, pasalnya, pembuktian untuk mengukur keberhasilan Reformasi Birokrasi, dilakukan Monitoring dan Evaluasi, sebagaimana yang telah di atur dalam Permenpan Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, dan Permenpan No 19 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah serta Pedoman Peraturan Pemerintah Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyusunan Standart Operating Presedures (Sop) Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan implementasi Peraturan Pemerintah tersebut di atas menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah Bolaang Mondondow Utara selama ini sehingga penilaian dari BPKP baru-baru ini tentang penyelenggaraan Administarsi Pemerintahan sangat di sayangkan sehingga Memperoleh Opini Disclaimer, mengertinya semua permasalahan yang belum terselesaikan maupun yang akan dipertanyakan oleh Pemda Bolmut masih menyisahkan berbagai persoalan terutama pertanggung jawaban Anggaran yg selama ini tidak begitu jelas. Memang pada dasarnya hal ini menjadi tanggung jawab kita semua, terutama Penataan dan Penggunaaan Anggaran yg tidak teratur, akibat tidak di dukung dengan Manajemen yg tepat karna hal yg sangat di butuhkan dalam menjalankan Reformasi Birokrasi di ataranya, jika pemimpin memiliki komitmen dan keteladanan serta punya kemauan keras, karna tanpa adanya kemauan da kerja keras dari segenap pejabat dan pegawai yang berkompoten untuk Membangun Daerah ini, selama ini tidak terlihat perubahan yg begitu berarti, karna tidak ada tekad untuk menuju keberhasilan, tersebab oleh karena konsistensi reformasi birokrasi (rb) secara internal harus di laksanakan secara berkelanjutan dan konsisten.

Untuk menuju sebuah perubahan system ini haruslah bermuara pada Mindset dan Culture-Set sehingga dapat mendorong Kreatifitas dan Inovasi Pelayanan Public, dan kinerja Pemerintahan, serta mampu mengubah kebiasaan buruk Pemerintah untuk menuju arah yg lebih baik. Untuk mendorong semua ini kita sangat membutuhkan pemimpin yg Familiar serta Cerdas dan Bekerja secara Jujur dan Efisien baik dalam Siklus Perencanaan, Implementasi, Pementauan, Evaluasi, dan perbaikannya secara berkelanjutan. Sebagai bagian dari integral untuk membangun daerah ini. Karena sebagimana visi dan misi reformasi birokrasi adalah, mewujudkan birokrasi pemerintahan yang professional dan berintegritas tinggi, yg mampu menyelenggarakan Pelayanan Prima dan Manajemen Pemerintahan yg Demokratis dan mewujudkan Swakelolah Pemerintahan yg baik. Sedangkan pada hakikatnya tujuan dari reformasi birokrasi adalah membentuk birokrasi professional dengan Kareteristik Adaptik, Berintegritas, Berkinerja tinggi, Bebas Dan bersih dari KKN, serta mampu melayani Public, Netral, Berdedikasi, dan Memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik apparatur Negara.

Marilah kita semua mencoba memahami dan memaknai semua ini untuk menjadi dasar dari semua kelemahan yg ada dalam tatanan pemerintahan yg kita lihat selama ini di Kab Bolmut dan tentunya telah menjadi kewajiban kita semua untuk merubah segala bentuk kesalahan dan belajar dari semua pengalaman yg ada, bila kita memahami apa yg menjadi tujuan dan makna dari reformasi birokrasi, sesungguhnya, kita masih membutuhkan pemimpin yg mempunyai komitmen yg jelas untuk membangun negeri ini, dan pemimpin yg paham tentang reformasi birokrasi. Karna 1 hal yg peling menujung adalah kepiawayan seorang pemimpin dalam menjalankan pemerintah yg baik dalam melaksankan reformasi birokrasi di daerah, yg menggunakan pola untuk di jadikan dasar yaitu Grand Design dan Road Map serta menyelaraskan untuk memenuhi peraturan dan perundang undangan yg berlaku sebagaimana yg telah di amanatkan melalui Kebijakan Nasional oleh Pemeritnah Pusat agar setiap daerah dapat memiliki Kinerja yg Optimal hingga akhir tahun 2025.

persoalan yg kita hadapi selama ini di Kab Bolmut masih perlunya keberdayaan, Kapablitas Birokrasi oleh Eksekutif, berkaitan dengan pengendalian dan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan., selama ini belum sepenuhnya penyususnan kerangka kerja yang utuh ( Framework) yg menjadi dasar pemberdayaan birokrasi pemerintahan yg membentuk Lembaga Pengawasan Internal dan Efektif, serta membentuk pola hubungan yg Sinerjis antara Lembaga Pengawasan agar terwujud Aparatur Negara atau pemerintahan yg bebas dari Kkn karena selama ini Pengawasan yg ada hanya sebagai pelengkap tanpa menjalankan keseluruhan fungsi manajemen yg melekat pada jabatan seorang pemimpin. Namun di jalankan di luar Hirarki (Beyond The Hierarchy) di mana masyrakatpun merupakan Actor yg berkepentingan dalam memantau penyelenggaraan Pemerintahan tapi yg terjadi masyarakat selama ini seakan tidak di berikan ruang yg luas pada public untuk Memantau Pengendalian Pemerintahan yg tidak Efisien dan Efektif. Contohnya, dalam Penganggaran APBD guna Mempempertajam Pelayanan Public yang berbasis partisipasi masyarakat, mengingat banyak program di daerah ini yg memerlukan penajaman priorotas, karna hal ini merupakan Entry Point yg sangat penting dalam  menggerakan segala hal menuju keberhasilan pembangunan di daerah ini, karna pada dasarnya yg menjadi baramoter dari sebuah keberhasilan satu satunya hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahunan instansi Pemerintah ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Emberika Opini di nilai dari WTP, WDP hingga pada Tidak Menyatakan Pendapat.

Kita tau semua baru-baru ini pemerintah bolmut telah mendapat raport terburuk , ini merupakan gambaran yg jelas kwalitas dan kwantitas sekaligus sebagai lampu kuning bagi pemerintah bolmut yg di berikan oleh BPK untuk dapat memberbaiki segala kekukrangan dan mempertanggung jawabkan segala kesalahan dan ketimpangan yg tidak pada sasarannya, dan tentunya jelas semua ini mengarah pada indikator sebagai pembuktian penyalahgunaan keuangan Negara maka hal ini bila terbukti tentunya akan mengarah kepada ranah hukum sebagimana yg di sampiakan oleh Menpan RB E.E Mangindaan ketika menerima hasil Laporan Keuangan dari BPKP pada tahun lalu Tanggal 20 Juli 2010 di kantor Kementrian RB, dimana di tegaskan sesuai peraturan dan perundang-undangan yg berlaku bila semua laporan yg diperoleh oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan tidak bisa di pertanggu jawabkan lagi maka tentunya hal ini telah mengarah kepada unsur KKN. (sb)

Tinggalkan Komentar Anda

Please enter your comment!
Please enter your name here