Bolmut News

Temuan BPK RI Perwakilan Sulut

Temuan BPK RI Perwakilan Sulut

Hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulut (BPK RI) Tahun 2011, untuk Pemerintah Kabupaten Bolmut, terkait dengan dana hibah yang diberikan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( TP.PKK ) dinilai Pemborosan keuangan Daerah. Seperti pada penjelasan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulut, menyampaikan Pemberian hibah kepada TP PKK tidak menunjukkan efisiensi dan ekonomis kegiatan tersebut, Prosentase, hibah kepada TP PKK adalah sebesar, 38,54%.

Hal ini tidak sesuai dengan penjelasan lampiran peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 mengenai Belanja Hibah Bantuan Sosial agar mendapatkan akuntabilitas pengoloaan belanja daerah dalam hal ini, pembatasan alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial. Pada Tahuan 2011 TP PKK Bolmut, secara keseluruhan mendapat anggaran belanja sebesar Rp.1.558.802.66,00 atau hanya 74,23 % dari hibah yang diterima.Sedangkan dibadingkan dengan Kabupaten/Kota wilayah Provinsi hanya Rp.300.000.000, sedangkan di Kabupaten Bolmut mencapaik Rp.2.100.000.000.

Perbandingan tersebut menujukkan bahwa pemberian hibah kepada TP PKK Bolmut, teralalu tinggi. Tidak hanya Itu Sesuai dengan LHP temuan BPK, RI Perwakilan Sulut, Pada pemeriksaan atas BKU Belanja Bantuan Sosial diketahui, bahwa TP PKK Bolmut, juga Menerima Bantuan Sosial disamping Belanja Hibah, yaitu sebesar Rp.51.725,000,00 yang digunakan untuk memperingati Hari Kesehatan.Belanja Bantuan Sosial tersebut, diberikan dengan menerbitkan SP2D Nomor 615/SP2D/LSBG/III/2011 pada Tanggal 4 Maret 2011 dan diberikan secara Tunai TP PKK Bolmut, sampai sekarang belum menyampaikan pertanggung jawaban dana batuan tersebut, sampai dengan selesai pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulut. Dilain pihak, Permasalahan ini mendapat tanggapan salah satu masyarakat bolmut, Djunaidi Harunja, mengatakan seharusnya pemerintah daerah harus jeli memberikan, Dana Hibah, sebab agar tidak terkesan mubazir, atau pemborosan seperti temuan BPK RI Perwakilan Sulut.”Pemerintah Daerah harus teliti memberikan dana hibah “tegas Harunja.

dirinya juga menambahkan, terkait dengan temuan BPK RI bahwa, adanya bantuan sosial yang di berikan kepada TP PKK Bolmut, yang laporan pertanggung jawabannya, belum di masukkan itu perlu diperhatikan, dan diseriusi oleh Pemerintah Daerah.Tegas harunja Seraya mengatakan meminta kepada Penegak Hukum agar segera turun untuk memriksa keuangan TP PKK Bolmut. (rhp/pik)

 

Tags

Refli Hertanto Puasa

Blogger, Web Design, IT Consultant, Copywriter dan Cyber Journalisme dari Bolaang Mongondow Bagian Utara, Sulawesi. Aktif di dunia blogging sejak 2003 dan bergerak lebih jauh di dunia pengembangan web media dan Pemerintah Daerah.

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close