PPIP 36 Desa Menuai Sorotan

BOLMUTPOST – Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), mengalami kendala belum tertuang di Peraturan Desa (Perdes) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPMJDes) dan Ranca Kerja Pemerintah Desa (RKPD). Dari 36 Desa yang menrima dana PPIP, tidak ada data RPMJdes dan RKPDes di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), dan keputusan BPD tentang persetujuan PPIP di masing masing desa, jadi perlu di tinjau kembali.

Pasalnya, dalam pengambilan keputusan pembentukan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) tidak melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hal ini menuai kritikan dari sejumlah pengurus BPD dan Lembaga Adat Desa. Seperti disampaikan ketua BPD desa Soligir Kecamatan Kaidipang, Akran Pontoh. “Saya sudah melakukan konfirmasi ke BPMD, katanya ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya yang membidangi PPIP,”jelas Akran Pontoh.

Ironisnya Proyek miliaran rupiah ini dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sehingga, dampak kesenjangan sosial ditengah masyarakat desa mulai nampak.

“ini akan berakibat fatal, jika tidak segera diluruskan, sebab berdasarkan pengamatan kami, bahwa setiap desa yang mendapakan bantuan dana PPIP, dianggap amburdul,”tutur Pontoh. Katanya, jika tidak tertuang dalam produk hukum desa tentu dianggap ilegal.

Parahnya lagi, pekerjaan yang seharusnya di lakukan dengan swakelola namun dipihak ketigakan.”Ini benar-benar menyalahi aturan,”tutupnya. (rhp)

Refli Hertanto Puasa

Blogger, Web Design, IT Consultant, Copywriter dan Cyber Journalisme dari Bolaang Mongondow Bagian Utara, Sulawesi. Aktif di dunia blogging sejak 2003 dan bergerak lebih jauh di dunia pengembangan web media dan Pemerintah Daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button