KPMIBU BKPRMI Minta KPUD Antisipasi Pelanggaran Pilkada

KPMIBU BKPRMI Minta KPUD Antisipasi Pelanggaran Pilkada

BOROKO – Kerukunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Bolaang Mongondow Utara, (KPMIBU) berharap Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongodow Utara dapat mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah 8 Mei mendatang. Menurut KPMIBU, kemungkinan pelanggaran yang terjadi di antaranya terkait pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana.
Penegak hukum juga diminta aktif menanggapi laporan pelanggaran dengan proses yang efektif. “Berdasarkan pengalaman pilkada yang lalu, salah satu masalah yang kemudian terakumulasi adalah ketidakefektifan penegakan hukum dalam menanggapi laporan-laporan tentang politik uang, ketidaknetralan birokrasi, ancaman kekerasan serta laporan-laporan tentang keberpihakan jajaran penyelenggara pilkada,” jelas Agus Hadeymas Ketua KPMIBU.
KPMIBU juga berharap KPUD Bolmut, dan Panitia Pengawas Pemilu Bolmut dapat menjalin kerja sama yang erat dengan penegak hukum agar hukum dapat ditegakkan terhadap pelanggaran pilkada secara efektif.
Sementara itu, Ketua BKPRMI Djunaidi Harunja menjelaskan bahwa pelanggaran administrasi yang dimaksud dapat berupa pemasangan atribut di tempat ibadah, atau di masa tenang dan saat pemungutan suara. “Misalnya kerap ditemukan atribut, pamflet, poster, baliho yang baru dipasang yang letaknya tidak jauh dari TPS sekitar 5-10 meter,” ujarnya.
Untuk pelanggaran pidana, yang kerap terjadi adalah politik uang. Menurut Harunja seringkali menemukan terjadinya politik uang pada masa kampanye, masa tenang dan hari H, serta rekapitulasi penghitungan suara. “Yang paling rawan di tingkat kecamatan. Politik uang ini bisa berupa penggunaan APBD untuk kepentingan kampanye, mendatangi warga dari pintu ke pintu, yang biasanya terjadi di masa tenang atau tiga hari sebelum pemungutan suara,” tuturnya.
Selain itu, pelanggaran juga terjadi dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, pelibatan aparat pemerintah untuk pemenangan salah satu kandidat, dan ketidaknetralan PNS dengan menjadi tim sukses kandidat. “Walau memang lebih sering incumbent yang melakukan, akan tetapi calon-calon lain di luar incumbent juga bisa berpotensi melakukan hal tersebut,” kata Harunja
Padahal, jelas Harunaja dalam Pasal 17 UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja memberi uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat dua bulan dan paling lama 12 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1 juta dan paling banyak Rp.10 juta.Tandas Harundja. (pic)

Tampilkan lebih banyak

Refli Hertanto Puasa

Blogger, Web Design, IT Consultant, Copywriter dan Cyber Journalisme dari Bolaang Mongondow Bagian Utara, Sulawesi. Aktif di dunia blogging sejak 2003 dan bergerak lebih jauh di dunia pengembangan web media dan Pemerintah Daerah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button